Akmal Sjafril | hukum
127
archive,tag,tag-hukum,tag-127,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

hukum Tag

Setelah lebih dari 20 kali sidang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan uji materi (judicial review) tiga pasal kesusilaan dalam KUHP. MK memandang DPR sebagai lembaga yang tepat untuk melakukan perubahan sebagaimana yang dimohonkan. MK pun merekomendasikan agar semua keluhan, pandangan, pertimbangan dan saran yang berkaitan dengan ketiga pasal tersebut diajukan ke DPR. Sebelumnya, persidangan judicial...

  Kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memang sangat mengherankan. Menurut undang-undang yang berlaku, semestinya kepala daerah yang telah berstatus terdakwa segera diberhentikan sementara. Entah mengapa, pemerintah begitu ragu bertindak, bahkan cenderung mencarikan pembenaran untuk tidak memberlakukan pemberhentian sementara sesuai hukum. Ayo pelajari pelanggaran-pelanggaran apa yang sesungguhnya telah terjadi!     Ayo dukung hak angket DPR untuk menuntut...

assalaamu’alaikum wr. wb. Di tengah hujan air mata akibat banyaknya kasus kekerasan yang dipicu oleh minuman keras (miras), dan mencapai klimaksnya dengan kasus Yuyun di Bengkulu, pemerintah mengambil langkah mengejutkan dengan mencabut Perda Miras. Perdebatan kembali merebak, sementara masih segar dalam ingatan bagaimana Gubernur Papua melarang peredaran miras di daerahnya. Seolah-olah, dampak buruk miras hanya dipahami...