Membantah Tanpa Argumen

09 May Membantah Tanpa Argumen

assalaamu’alaikum wr. wb.

Dalam mencermati berita perpolitikan di Indonesia, salah satu hal yang paling mengenaskan adalah betapa banyaknya orang yang saling berbantahan tanpa menggunakan argumen yang valid. Karena perdebatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari politik, maka kondisi ini sesungguhnya merupakan cerminan dari kondisi perpolitikan di tanah air yang sesungguhnya.

Dalam sebuah berita yang dimuat di laman situs RMOL, misalnya, kita dapat menemukan bantahan yang diberikan oleh Menkopolhukam, Wiranto, atas tuduhan banyaknya kecurangan dalam Pemilu 2019. Pertama-tama, baiklah kita sepakati terlebih dahulu bahwa kita berasumsi media massa terebut tidak melakukan kesalahan dalam pengutipan. Dengan demikian, semua yang tercantum di dalam artikel yang dimaksud dapat diyakini kebenarannya.

Pada dasarnya, ada dua poin sanggahan Wiranto terhadap kecurangan Pemilu 2019. Pertama, ia mengaku tersinggung, sebab kelancaran pemilu adalah tanggung jawabnya sebagai Menkopolhukam. Menurut Wiranto, kalau kecurangan secara masif dan terstruktur itu memang ada, pastilah ia sendiri tahu dan terlibat sebagai aktor di dalamnya.

Kedua, masih menurut Wiranto, proses Pemilu 2019 sudah diakui sukses oleh dunia internasional. Hal ini terlihat dari banyaknya kepala negara lain yang telah mengucapkan selamat. Karena itu, rakyat Indonesia sendiri semestinya tidak menuduh bahwa telah terjadi pemilu yang penuh kecurangan.

Bantahan yang pertama sesungguhnya sama sekali tidak mengandung argumen. Ketersinggungan Wiranto sama sekali tidak menjawab persoalan dan tidak pula relevan, sebab persoalan pemilu memang bukan urusan personal.

Marilah bicara soal permasalahan-permasalahan yang konkret. Rakyat mengadukan banyak kasus yang dicurigai memiliki unsur kecurangan. Di dunia maya, bukti-bukti berupa rekaman video bahkan telah menyebar luas jauh sebelum pemilu. Tambahan lagi, dan ini yang membuat rakyat semakin skeptis, banyak sekali terjadi salah penghitungan suara oleh KPU. Rakyat seolah ‘dipaksa’ untuk menjadi pengawas pemilu; mereka terus mengawasi perhitungan KPU yang terlalu sering keliru dan rakyat pula yang harus mengoreksi. Satu-dua kesalahan tentu manusiawi. Tapi kalau terus-terusan salah, wajar bila penyelenggara pemilu dievaluasi secara menyeluruh.

Persoalan semacam ini, tentu saja, tidak bisa dijawab hanya dengan ketersinggungan. Jika ada yang paling pantas untuk tersinggung, maka tentu rakyat lebih pantas untuk marah, sebab rakyat telah mempercayakan penyelenggaraan pemilu kepada negara, dengan ongkos yang berasal dari uang mereka juga. Pemilu juga menentukan masa depan bangsa, yaitu masa depan rakyatnya juga. Karena itu, keterlibatan rakyat secara emosional dalam pemilu itu sesungguhnya sangat wajar adanya.

Jika ingin berargumen, maka Menkopolhukam semestinya membuktikan bahwa yang dituduhkan itu (yaitu kecurangan) benar-benar tidak ada. Pihak-pihak yang berkewenangan semestinya segera menelusuri sumber kesalahan yang terjadi berulang-ulang dan melayani tuduhan kecurangan dengan investigasi. Jika evaluasi itu pun tak ada, atau tak dirasakan oleh rakyat, maka wajar jika kecurigaan mereka terus berkembang.

Bantahan kedua, sejatinya, tidak lebih kuat daripada yang pertama. Semua orang tahu bahwa dalam dunia diplomasi antarnegara, ada etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, ucapan selamat dari para kepala negara sebenarnya adalah tatakrama yang biasa saja. Ucapan selamat itu pun sudah disampaikan sejak pencoblosan selesai. Artinya, kalaupun dimaknai sebagai ucapan selamat atas kesuksesan, maka yang dimaksud adalah kesuksesan menggelar pencoblosan. Adapun perhitungan suaranya belum lagi usai.

Lagipula, pendapat para kepala negara itu tidak lebih bernas ketimbang kritik dari rakyat Indonesia. Sesuai logika sederhana, pandangan yang jauh itu lebih kabur daripada yang dekat. Komentar seseorang tentang sahabat dekatnya tentu lebih bisa dipercaya ketimbang komentar seorang kenalan yang hanya bertemu sesekali saja. Soal urusan dalam negeri Indonesia, tentu rakyat Indonesia-lah yang lebih paham, karena mereka merasakan dan terlibat di dalamnya secara langsung.

Dalam pemberitaan dunia politik, bantahan-bantahan tanpa nilai argumen seperti ini seringkali muncul. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat dijerat pasal penistaan agama, pernah menyatakan bahwa keluarganya Muslim, karena itu ia tak mungkin menistakan agama Islam. Bantahan ini jelas tak dapat diterima, karena perkara penistaan itu berkaitan dengan perbuatan, bukan motifnya. Tak ada yang pernah tahu mengapa seseorang yang memiliki anggota keluarga Muslim bisa menistakan agama Islam, dan memang hukum positif tidak bisa menghakimi niat seseorang. Yang jelas, seseorang yang menistakan agama yang dianut oleh anggota keluarganya, dalam hal ini Islam, sama sekali bukan persoalan baru. Bukankah Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah saw sendiri?

Melihat rendahnya kualitas perdebatan politik di Indonesia, dapatlah kita simpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kehidupan bernegara di negeri kita ini. Rakyat yang belum terdidik dengan baik cenderung mudah dininabobokan dengan pernyataan-pernyataan yang barangkali terdengar menggugah, namun sesungguhnya tak bermakna.

wassalaamu’alaikum wr. wb.