Mitos Wahabi, Mitos HTI

10 May Mitos Wahabi, Mitos HTI

assalaamu’alaikum wr. wb.

Tidak sulit menemukan kejanggalan dari isu Wahabi. Konon, Wahabi adalah aliran pemikiran dalam Islam yang paling tidak disukai oleh Barat, paling tidak kompatibel dengan demokrasi, paling memusuhi kebebasan. Konon pula, negara yang paling tepat untuk merepresentasikan aliran Wahabi ini adalah Saudi Arabia. Tapi semua orang pun tahu bahwa Saudi Arabia menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Kesulitan pertama yang menghadang siapa pun ketika hendak membicarakan Wahabi secara akademis adalah menemukan definisi yang tepat, kemudian menentukan siapa-siapa saja yang cocok dengan deskripsi pemikiran itu. Misalnya, jika kini nama Wahabi dicitrakan sangat negatif, maka di masa lampau kondisinya sangat berbeda. Kaum Paderi, yang dipelopori oleh Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang, hingga dilanjutkan pada masanya Tuanku Imam Bonjol, adalah kelompok yang konon terinspirasi oleh gerakan Wahabi di Arab. Meskipun pada akhirnya perlawanan Kaum Paderi berhasil dipadamkan oleh Belanda yang menyokong Kaum Adat, namun Kaum Paderi justru mendapatkan simpati dari rakyat Minangkabau. Penderitaan dan penghinaan akibat penindasan Belanda sejak saat itu pada akhirnya berakumulasi, sehingga kelak Sumatera Barat menjadi benteng pertahanan yang teramat penting bagi Republik Indonesia pada masa-masa Revolusi Fisik.

Jika kita menyebut nama Wahabi sekarang, banyak yang mengasosiasikannya dengan gerakan lain yang memiliki sejumlah kemiripan, yaitu Salafi. Sebenarnya menyebut Salafi sebagai sebuah gerakan juga tidak kalah problematis, sebab mereka tidak benar-benar bersatu, bahkan sering terjadi sikap saling tahdzir, yaitu memperingatkan pengikut masing-masing untuk menjauhi tokoh-tokoh yang sama-sama menyebut dirinya Salafi. Karena itu, Salafi mungkin lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah tren ketimbang gerakan.

Meski juga dilabeli secara generik sebagai Wahabi, dari tren Salafi ini muncul pula fatwa-fatwa yang sangat berlainan dengan sikap Kaum Paderi di Minangkabau, sebagai sebuah perbandingan. Jika Kaum Paderi memberantas kemaksiatan dengan menggunakan kekuatan dan melawan otoritas yang berkuasa pada saat itu (yaitu Belanda), maka sebagian kelompok Salafi sangat mengharamkan revolusi, bahkan demo, termasuk kepada para pemimpin yang zalim sekalipun. Pernah muncul wacana pemberian ‘solusi’ untuk permasalahan Palestina, yaitu hijrah ke negeri lain. Jika solusi yang sama digunakan oleh Kaum Paderi, maka tentu sudah sejak lama mereka hengkang dari Minangkabau, dan wajah Sumatera Barat tidak akan seperti yang kita kenali sekarang ini. Sejumlah gerakan radikal yang juga dilabeli sebagai Wahabi, lagi-lagi secara generik, juga menyatakan bahwa memerangi kaum munafiq, musyrik, ahlu bida’ dan ahlu syubhat itu lebih utama ketimbang memerangi kaum kafir. Karena itu, seandainya mereka sampai ke Palestina, yang pertama akan mereka perangi adalah Hamas, bukan kaum zionis.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa isu Wahabi adalah isu yang sangat kacau. Pertama, karena tidak jelas apa definisi ‘Wahabi’ yang dimaksud, atau nilai-nilai apa saja yang dianggap sejalan dengan pemikiran Wahabi. Kedua, nyaris tidak ada yang mau menyebut dirinya sebagai Wahabi. Ketiga, penamaan Wahabi biasanya berasal dari labelisasi sepihak, yaitu pemberian label yang diberikan oleh pihak kedua, tanpa persetujuan pihak yang diberi label tersebut.

Tidaklah mengherankan jika kemudian label ‘Wahabi’ dipergunakan oleh Barat dan kelompok-kelompok sekuler-liberal secara serampangan. Pada akhirnya, orang tidak merasa perlu lagi menjelaskan definisi Wahabi sebelum mulai membicarakannya secara panjang lebar, seolah semua mengerti dan sepaham apa itu Wahabi. Mereka tidak peduli lagi akan adanya kontradiksi yang begitu lebar di antara dua kelompok yang sama-sama dilabeli Wahabi; yang satu mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan, yang lainnya menghalalkan darah para demonstran. Apa pun yang terjadi, semuanya adalah Wahabi.

Gejala labelisasi liar ini kemudian menjadi bola salju yang terlanjur sulit untuk dikendalikan. Jika Anda memanjangkan jenggot, maka Anda Wahabi. Jika celana Anda tidak menutupi mata kaki, maka Anda Wahabi. Jika shalat Subuh Anda tidak ber-qunut, atau Anda tidak hadir tahlilan, maka Anda Wahabi. Dan jika Anda membela Palestina, menolak pembantaian rakyat Suriah, atau membaca buku-bukunya Sayyid Quthb, maka Anda pun Wahabi.

Pada perkembangan berikutnya, semua organisasi Islam yang menentang agenda sekularisme dan liberalisme pun dilabeli Wahabi. Muhammadiyah sudah sejak lama dilabeli Wahabi, demikian pula Persis dan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII). Isu Wahabi pun menghantam Habib Rizieq Shihab dan organisasi yang dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI), juga diisukan Wahabi. Padahal, tradisi Habaib lebih lekat hubungannya dengan kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) ketimbang yang lainnya (termasuk mainstream umat Muslim di Saudi Arabia, yang konon merupakan sumber dari gerakan Wahabi), dan tidak sedikit Habaib yang menjadi pengurus NU. Dalam kancah politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling sering diisukan sebagai Wahabi. Hampir di setiap Pilkada atau Pemilu, muncul isu bahwa jika PKS berkuasa, karena ke-Wahabi-annya, maka mereka akan melarang tahlilan, maulidan dan sebagainya. Padahal, Ketua Majelis Syuro PKS pada saat ini adalah Habib Salim Segaf al-Jufri, yang tentu saja lekat dengan tradisi Habaib yang tidak pernah mengharamkan maulidan. Lagipula, aktivitas politik PKS jelas-jelas berlawanan dengan pandangan sejumlah kelompok lain yang juga dilabeli Wahabi, yang justru anti demokrasi.

Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan, tiba-tiba saja label ‘HTI’ menjadi menu favorit baru. Sekarang, siapa saja bisa diasosiasikan dengan HTI. Sebuah bendera bertuliskan kalimat tauhid dibakar, hanya karena ia dianggap sebagai bendera HTI. Padahal, pembakarnya adalah seorang Muslim yang bisa membaca kalimat tauhid itu dengan mudah dan memahami pula maknanya. Akan tetapi, kebencian terhadap HTI terus dibangun, sehingga akal sehat seolah tak relevan lagi.

Di tengah Pilkada DKI 2017, HTI diisukan berada di belakang barisan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Padahal, sejak lahir hingga dibubarkannya, HTI senantiasa konsisten dengan wacana anti demokrasinya. Isu yang sama juga dilemparkan kepada Prabowo dalam Pemilu 2019. Dalam setiap pilkada, pileg dan pilpres, HTI tidak pernah mengajak umat Muslim untuk memilih salah satu kandidat, melainkan justru mengajak mereka untuk tidak memilih. Anehnya, setelah HTI dibubarkan, seolah-olah HTI ada di belakang setiap gerakan politik umat Muslim.

Sementara HTI bisa dikatakan ‘tak terlihat’ dalam Aksi Super Damai 212, semua eksponen 212 dengan gampangnya bisa dicap memiliki keterlibatan dengan HTI. Tak perlu menunggu lama, segera setelah Ustadz Bachtiar Nasir dinyatakan sebagai tersangka untuk kasus yang sebenarnya sudah ditutup pada tahun 2017, muncullah broadcast yang menyatakan bahwa beliau adalah anggota HTI. Ustadz Abdul Somad, yang sebenarnya justru berasal dari kalangan NU, juga pernah dicap sebagai anggota HTI. Karena semua ini berkaitan dengan politik, tentu tak ketinggalan pula PKS disebut-sebut sebagai kelompok yang sejalan dengan HTI, meskipun sekali lagi, wacana anti demokrasi HTI jelas-jelas tidak kompatibel dengan posisi PKS sebagai parpol peserta pemilu.

Meluruskan kekacauan wacana HTI sesungguhnya tidak serumit wacana Wahabi. Sebab, HTI adalah organisasi yang jelas dan tidak mendua pemikirannya. HTI itu anti demokrasi, dan karenanya, menuduh seseorang yang berpartisipasi dalam demokrasi sebagai anggota HTI adalah tindakan yang absurd. Kalau mau, media massa sebenarnya bisa memainkan peranan lebih baik, yaitu dengan mewawancarai para petinggi HTI untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, Prabowo, Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, atau PKS. Anehnya, para jurnalis di negeri ini seolah tak tertarik untuk melakukan investigasi yang benar-benar mendalam untuk persoalan ini.

Berbeda dengan wacana Wahabi, nama ‘Wahabi’ nampaknya terlanjur disematkan kepada kelompok-kelompok yang justru pemikirannya saling bertentangan, dan tak satu pun yang mau menyebut dirinya dengan nama itu. Meski demikian, kedua wacana ini sama-sama membingungkan umat Muslim Indonesia yang umumnya lemah dalam literasi dan sudah sejak lama dikotak-kotakkan sehingga kerap bersikap defensif dan curiga kepada saudaranya sesama Muslim.

Sayangnya, sampai saat ini, kita belum melihat peranan pemerintah (apalagi media massa) yang jelas untuk mengurai kekacauan yang berpotensi memecah-belah bangsa ini. Tidak ada upaya nyata untuk menghentikan narasi-narasi sesat yang dibuat oleh kelompok-kelompok sekuler untuk mendiskreditkan gerakan politik Islam. Padahal, umat Muslim adalah pemegang saham terbesar di negeri ini.

wassalaamu’alaikum wr. wb.